1. Memiliki izin usaha dengan ketentuan:

• Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan KBLI 42101 (Konstruksi Bangunan Sipil Jalan) dengan perizinan berusaha berstatus “Terbit” dan/atau tanpa catatan kekurangan dokumen apapun, kualifikasi usaha: Kecil/Non Kecil
• Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU), dengan sub bidang klasifikasi/layanan BS001 (Konstruksi Bangunan Sipil Jalan) yang masih berlaku.

2. Memiliki status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP).

3. Memiliki atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa.

4. Tidak pernah menerima surat peringatan atau sanksi pemutusan kontrak dari PPK di lingkungan UI dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir terhitung sampai dengan jadwal Penetapan Pemenang.

5. Surat Pernyataan Pakta Integritas.

6. Surat Pernyataan Kesanggupan.

7. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) Pekerjaan Konstruksi sejenis dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir (tanggal BAST maksimal sejak tanggal 1 Januari 2022) baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak.

8. Memiliki kemampuan menyediakan personel manajerial untuk pelaksanaan pekerjaan, yaitu:

1. Manajer Pelaksana (1 orang) yang memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Manajer Pelaksana/Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan dengan pengalaman minimal 2 tahun;
2. Petugas (1 orang) yang memiliki Sertifikat Kompetensi K3 Konstruksi dengan pengalaman minimal 2 tahun.

9. Menyampaikan laporan keuangan tahun terakhir (Tahun 2025), sebagai berikut:

- Bagi usaha Kecil:

• laporan keuangan non audit, dengan kondisi tidak mengalami kerugian, dibuktikan dengan melampirkan Form 8A SPT atau Screenshot Form L1 SPT Tahun 2025; atau
• laporan keuangan yang telah diaudit, dengan kondisi tidak mengalami kerugian, oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang memiliki izin usaha KAP sesuai ketentuan perundang-undangan dan diregistrasi pada situs web Kementerian Keuangan dan/atau situs web Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian atau Wajar Dengan Pengecualian.

- Bagi usaha Non Kecil (Menengah dan Besar):

• laporan keuangan yang telah diaudit, dengan kondisi tidak mengalami kerugian, oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang memiliki izin usaha KAP sesuai ketentuan perundang-undangan dan diregistrasi pada situs web Kementerian Keuangan dan/atau situs web Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian atau Wajar Dengan Pengecualian.

10. Memiliki Sisa Kemampuan Nyata (SKN) minimal senilai 50% (lima puluh persen) dari total nilai HPS.

11. Menyampaikan daftar perolehan pekerjaan yang sedang dikerjakan.

Persyaratan lainnya dapat dilihat pada Dokumen Pemilihan.